SULUTMEDIA.COM–Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berlangsung di Sekretariat DPRD Sulut, guna mengevaluasi pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Perbatasan Daerah Terluar Provinsi Sulawesi Utara. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Braien Waworuntu, didampingi anggota legislatif Rasky Mokodompit dan Ferramitha Mokodompit. Rabu 28/10-2026
Dalam diskusi yang berlangsung konstruktif, Anggota DPRD Ferramitha Mokodompit menegaskan perlunya langkah konkret guna memperkuat kapasitas kelembagaan di wilayah perbatasan. Ia meminta Biro Pemerintahan untuk segera mengajukan usulan penambahan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat beban kerja dan tantangan pengelolaan wilayah terluar negara yang sangat luas dan strategis.
Sementara itu, Ketua Komisi I Braien Waworuntu juga mengusulkan penambahan alokasi anggaran guna menunjang pelaksanaan tugas di kawasan perbatasan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Rasky Mokodompit yang menyoroti besaran anggaran yang dinilai belum memadai.
“Anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp350.000.000, itu terlalu kecil. Bagaimana mungkin kita mengurus dan membangun daerah perbatasan jika dukungan anggarannya sangat terbatas demikian?” ungkap Rasky dengan tegas.
Para legislator sepakat bahwa wilayah perbatasan bukan sekadar wilayah pinggiran, melainkan gerbang kedaulatan negara yang harus dijaga, dikembangkan, dan diperhatikan secara serius. Sinergi antara penambahan personel yang berkualitas dan dukungan anggaran yang memadai dinilai mutlak diperlukan agar pelayanan publik dan pembangunan di daerah terluar dapat berjalan optimal.
RDP diharapkan menjadi titik awal perbaikan strategis, agar kehadiran negara di wilayah perbatasan Sulawesi Utara semakin dirasakan oleh masyarakat dan kedaulatan wilayah tetap terjaga dengan baik.
Donald Audy #Redaksi
Komentar