SULUTMEDIA.COM, MANADO – PSSI Provinsi Sulawesi Utara menonaktifkan pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP). Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi organisasi menyusul keterlibatan kedua komite dalam pertemuan yang membahas dan menetapkan jadwal Kongres Pemilihan tanpa koordinasi dengan PSSI Provinsi maupun PSSI Pusat.
Juru Bicara PSSI Sulawesi Utara, Devy Armando Karamoy, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah penataan organisasi untuk memastikan seluruh perangkat organisasi bekerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI.
“Keputusan ini merupakan bagian dari penataan organisasi. PSSI Sulawesi Utara ingin memastikan bahwa setiap perangkat organisasi memahami dan menjalankan kewenangannya sesuai aturan. Tidak boleh ada pelaksanaan tugas yang melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam Statuta PSSI,” tegas Devy.
Menurutnya, tata kelola organisasi sepak bola harus berjalan berdasarkan regulasi, bukan atas dasar keputusan sepihak dari perangkat organisasi yang tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tertentu.
“Prinsipnya sederhana, semua harus tunduk pada Statuta dan Peraturan Organisasi PSSI. Setiap komite memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Karena itu, koordinasi dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat PSSI Provinsi Sulawesi Utara Nomor 096/PSSI-SULUT/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 tentang Pemberitahuan Penonaktifan Anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan.
Surat yang ditandatangani Plt. Ketua PSSI Sulawesi Utara, Arya Mahendra Sinulingga, tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Sekretaris Jenderal PSSI Nomor 6786/PGD/701/XI-2026 tertanggal 11 November 2026 mengenai tanggapan atas permohonan arahan terkait Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan PSSI Sulawesi Utara.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan berita acara yang diserahkan pada 6 November 2026, ditemukan keterlibatan anggota kedua komite dalam pertemuan yang membahas dan menetapkan jadwal Kongres Pemilihan tanpa koordinasi dengan PSSI Sulut maupun PSSI Pusat.
Tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan pembagian kewenangan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Statuta PSSI Edisi 2025.
Dalam ketentuan tersebut, PSSI Provinsi memiliki kewenangan sebagai penyelenggara kongres, sedangkan Komite Pemilihan bertugas mengatur dan mengawasi proses pemilihan berdasarkan Kode Pemilihan PSSI.
Devy juga menekankan bahwa penonaktifan ini tidak boleh dimaknai sebagai pemberhentian permanen terhadap keanggotaan kedua komite.
“Perlu kami tegaskan, ini bukan pemberhentian permanen. Ini merupakan langkah evaluasi dan penataan organisasi. Ke depan, penetapan kembali anggota Komite Pemilihan maupun Komite Banding Pemilihan akan dilakukan melalui mekanisme organisasi yang sah dan sesuai ketentuan Statuta PSSI,” jelasnya.
Selanjutnya, penataan ulang kedua komite, termasuk penetapan kembali anggotanya, akan dilaksanakan melalui mekanisme Kongres Biasa PSSI Provinsi Sulawesi Utara yang dijadwalkan pada 30 November 2026.
“PSSI Sulut ingin memastikan seluruh tahapan organisasi berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Kita sedang berbicara tentang tata kelola organisasi sepak bola, sehingga kepastian aturan dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing menjadi sangat penting,” tutup Devy.
Melalui kebijakan tersebut, PSSI Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk menjaga tertib administrasi, kepastian kewenangan, serta tata kelola organisasi sepak bola di daerah sesuai Statuta dan Peraturan Organisasi PSSI.
Redaksi (*)
Komentar