Manado, SULUTMEDIA.COM – Suasana Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2026 di ruang paripurna DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menghangat, Kamis (13/11).
Anggota DPRD Sulut, Amir Luputo, secara terbuka mengusulkan “pembedahan” anggaran belanja pemerintah daerah.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Andy Silangen, tersebut dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam kesempatan itu, Amir Luputo meminta langkah konkrit untuk menuntaskan 8 prioritas yang sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara.
Usul Pangkas Anggaran Seremonial
Amir secara spesifik menyoroti pos-pos belanja yang dianggap bisa diefisienkan. Ia mengusulkan agar anggaran tersebut dipangkas dan dialihkan untuk program yang lebih menyentuh masyarakat.
”Kita harus punya langkah yang konkrit. Mari kita lakukan pembedahan,” tegas Amir dalam rapat tersebut.
”Kita sepakati, (anggaran) belanja makan minum, usul perjalanan dinas kita kurangi di OPD, dan (kegiatan) seremonial, kita perkecil kegiatannya,” lanjutnya.
Alihkan untuk Fakir Miskin dan Infrastruktur
Menurut Amir, penghematan dari pemangkasan tersebut harus dialokasikan kembali ke sektor yang paling membutuhkan. Ia menekankan pentingnya berbagi dengan kelompok rentan dan membangun infrastruktur vital bagi ekonomi kerakyatan.
”Mari kita berbagi kepada fakir miskin, panti jompo, dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
”Kami mohon (anggaran) produksi umum, termasuk di dalamnya jalan, serta infrastruktur yang menghubungkan jalan petani, (diprioritaskan),” tambah Amir.
Tanggapan Pemerintah Provinsi
Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara, Tahlis, yang mewakili tim anggaran pemerintah, memberikan pandangannya.
Sekprov Bapak Tahlis Galang mengakui bahwa saat ini memang masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.
”Kami saat ini memang banyak (kebutuhan) belum dipenuhi, sehingga harus ada kebijakan melalui proposal,” jelas Tahlis.
Ia juga menambahkan bahwa pihak eksekutif saat ini masih dalam proses peninjauan anggaran. “Kami telah sampaikan ke SKPD, dan sekarang kami masih adakan evaluasi terhadap anggaran,” tutupnya.
Donald Audy
Komentar