SULUTMEDIA.COM,Manado–Tim pembahasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menilai setiap poin dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai materi yang menarik dan penting untuk masa depan daerah. Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (28/04/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen.
Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Kota Manado, Louis Carl Schramm, dalam tanggapannya menyoroti secara khusus indikator kinerja utama terkait pertumbuhan ekonomi, yang ditargetkan antara 5,43% hingga 5,85%.
“Di tahun 2024, angka pertumbuhan ekonomi tercatat di 5,39%. Ini adalah angka yang cukup optimistis. Namun kita juga harus waspada terhadap kondisi global, seperti perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Donald Trump,” ujar Louis.
Ia juga menyoroti tingginya tingkat pengangguran di Sulut, yang menurutnya berkaitan erat dengan belum maksimalnya pembangunan sektor manufaktur.
“Sulut belum berhasil membangun kawasan industri (KEK) yang benar-benar bisa diandalkan. Oleh karena itu, saya mengajak rekan-rekan di DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membantu pemerintah membangun KEK. Pemerintahan YSK–Victory tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.
Menurut Louis, jika pembangunan KEK, khususnya di Bolaang Mongondow (Bolmong), bisa terealisasi, maka pengangguran bisa ditekan secara signifikan. Ia juga menyoroti potensi besar di sektor perikanan tangkap, yang diperkirakan mencapai Rp7,6 triliun per tahun, namun realisasi pendapatan daerah dari sektor ini baru sekitar Rp1,4 miliar per tahun.
“Ini sangat jomplang. Potensinya besar, tapi hasilnya sangat kecil. Ini harus menjadi perhatian serius dengan langkah-langkah terobosan konkret,” tegas Louis.
Selain itu, sektor pariwisata juga disebut sebagai “denyut nadi” pertumbuhan ekonomi Sulut. Namun, ia mengingatkan bahwa situasi geopolitik dunia bisa berdampak besar terhadap kunjungan wisatawan.
“Kalau terjadi perang dagang yang berlanjut ke perang fisik, siapa yang mau datang berwisata? Kita butuh stabilitas global dan regional,” ucapnya.
Louis juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah, di mana pada APBD 2025 tercatat belanja modal hanya Rp400 miliar.
“Dengan belanja modal seperti itu, kita tidak akan bisa memenuhi semua aspirasi masyarakat. Namun saya optimistis, tahun 2026 kita bisa mencapai PAD hampir Rp1 triliun di luar kontribusi dari Bank SulutGo,” pungkasnya.
Komentar