SULUTMEDIA.COM, Manado – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendadak hangat saat legislator muda Eldo Wongkar, SH, melayangkan kritik tajam kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja, baru-baru ini.
Dalam rapat yang menghadirkan Dinas Pertanian dan Peternakan, Disperindag, serta Dinas Koperasi dan UMKM tersebut, Eldo mengungkapkan beban moral yang dipikul para wakil rakyat akibat belum terealisasinya aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).
Beban Moral di Dapil Minsel-Mitra
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara ini secara jujur mengakui bahwa keterlambatan eksekusi program Pokir membuatnya merasa segan saat turun kembali ke tengah masyarakat.
”Kami, pokir-pokir anggota dewan yang belum terealisasi, ya mungkin sekarang sudah malu bertemu dengan masyarakat,” ujar Eldo dengan nada tegas namun penuh kegelisahan.
Menurutnya, masyarakat terus menagih janji dan program bantuan yang sebelumnya telah diusulkan melalui jalur aspirasi resmi. Namun, hingga saat ini, pihak dewan belum bisa memberikan jawaban pasti mengenai kapan bantuan tersebut akan menyentuh tangan warga.
”Setiap kali mereka (dorang) tanya, kami (torang) belum tahu alasan apa yang harus disampaikan,” tambahnya dengan dialek khas Manado yang menunjukkan kedekatannya dengan konstituen.
Desak Transparansi Dinas Pertanian dan Peternakan
Meskipun mengapresiasi keterbukaan Dinas Koperasi dan UMKM yang mengakui adanya kendala teknis pada proses verifikasi, Eldo mendesak instansi lain, khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan, untuk lebih transparan mengenai hambatan yang terjadi.
Hal-hal yang ditegaskan Eldo Wongkar dalam RDP:
Kejelasan Alasan: Dinas terkait harus memaparkan secara objektif mengapa bantuan belum turun.
Fungsi Penjelasan: Penjelasan dinas akan menjadi dasar bagi anggota dewan untuk memberi pengertian kepada masyarakat agar tidak terjadi salah paham.
Sektor Vital: Mengingat tingginya harapan masyarakat pada bantuan sektor pertanian dan peternakan di Minsel-Mitra.
”Penjelasan dari dinas akan menjadi dasar bagi kami untuk menjelaskan kondisi objektif kepada konstituen. Kami butuh tahu alasannya, supaya kami bisa menyampaikannya kepada masyarakat,” tutup Eldo.
Donald Audy//Redaksi
Komentar