SULUTMEDIA.COM,MANADO-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan komitmen serius dalam menjaga “kesehatan” tata kelola keuangan daerah. Mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Sulut, Selasa (13/1/2026).
Dalam acara yang berlangsung khidmat di Kantor BPK RI Manado tersebut, Wagub Victor Mailangkay menyampaikan pesan kuat dari Gubernur Yulius terkait transparansi penggunaan uang rakyat.
Bukan Sekadar Seremoni
Membacakan sambutan Gubernur, Victor menegaskan bahwa kehadiran LHP dari BPK jangan hanya dilihat sebagai agenda rutin tahunan atau formalitas di atas kertas.
”LHP ini adalah instrumen strategis. Ini adalah cermin evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan tata kelola keuangan kita tetap akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis,” tegas Victor Mailangkay.
Instruksi Langsung: Segera Tindak Lanjut!
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi tinggi atas profesionalisme tim auditor BPK yang membantu menjaga keuangan publik tetap berada di jalur yang benar (on track). Namun, Victor juga membawa “oleh-oleh” instruksi tegas bagi para pejabat daerah.
Gubernur melalui Wagub menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk:
- Merespons cepat setiap catatan yang diberikan.
- Menindaklanjuti rekomendasi BPK tanpa menunda-nunda.
- Menjadikan temuan sebagai landasan perbaikan sistem kerja agar kesalahan tidak terulang.
Menuju Sulut yang Berintegritas
Langkah proaktif ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi Sulawesi Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan pengawasan ketat dan koordinasi yang solid antara Pemprov dan BPK, Victor optimis pengelolaan keuangan yang berintegritas akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Bumi Nyiur Melambai.
Komentar