SULUTMEDIA.COM, Manado– Polemik harga Nilam yang anjlok di pasaran dan maraknya alih fungsi lahan pertanian mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bulog, Senin (14/7/2025), di ruang rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
RDP tersebut menghadirkan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian/Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bulog. Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu, yang juga Koordinator Komisi II, dengan tegas menyoroti permasalahan ini yang semakin membebani masyarakat petani.
“Kita harus terbuka soal data dan fakta di lapangan. Harga Nilam yang turun drastis memukul petani, sementara mereka sudah banyak yang mengalihfungsikan lahan sawah demi Nilam. Ini tidak boleh dibiarkan tanpa solusi,” sentil Mikha Paruntu dalam rapat.
Menurutnya, OPD terkait harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar imbauan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan harus berpihak kepada kepentingan jangka panjang masyarakat dan menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di daerah.
Kadis Pertanian: Lahan Sawah Tak Boleh Ditanami Nilam
Dalam penjelasannya, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulut mengungkapkan bahwa total lahan pertanian saat ini tercatat 43.542 hektar, meskipun idealnya dalam RTRW mencapai 53.426 hektar. Ia juga menegaskan bahwa menanam Nilam di area persawahan tidak diperbolehkan karena mengancam ketahanan pangan.
“Kami tidak melarang petani Nilam. Tapi untuk lahan sawah, apalagi yang masuk kawasan pangan, tidak boleh ditanami Nilam. Sosialisasi sudah kami lakukan, namun tetap perlu pengawasan dan pendampingan,” ujar Kadis.
Dinas Pertanian menyadari adanya keluhan dari para petani yang ingin mengubah sawah menjadi kebun Nilam karena tergiur harga tinggi. Namun, perubahan harga yang tidak stabil justru membuat mereka rugi dan lahan menjadi tidak produktif.
Jangan Biarkan Petani Jadi Korban Pasar
Mikha Paruntu meminta OPD terkait bersama Bulog untuk segera merespons keluhan petani, agar mereka tidak terus menjadi korban fluktuasi harga pasar tanpa perlindungan.
“Petani kita butuh kepastian. Jangan biarkan mereka terus dirugikan. Kita minta pemerintah hadir dengan solusi jangka pendek dan panjang, baik itu soal pemasaran, bibit unggul, hingga subsidi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketimpangan kebijakan bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama ketika suara mereka tidak didengar.
Kesimpulan RDP: Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci
Rapat ditutup dengan komitmen untuk memperkuat sinergi antara DPRD, OPD, dan Bulog dalam menjaga stabilitas sektor pertanian. Komisi II berjanji akan terus mengawal dan mengawasi setiap kebijakan agar berpihak pada petani.
RDP ini menjadi panggung penting bagi suara petani dan upaya nyata DPRD Sulut dalam memastikan pertanian tetap menjadi pilar utama ekonomi daerah.
Komentar