SULUTMEDIA.COM, DPRD-Suasana panas mewarnai rapat internal antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di ruang Paripurna DPRD Sulut, Rabu (23/7).
Di mana, aspirasi masyarakat hasil reses anggota dewan sama sekali belum tercantum dalam dokumen APBD Perubahan (APBD-P) 2025.
Padahal, sejumlah usulan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur Dr. Johanis Viktor Mailangkai, SH, MH dalam rapat sebelumnya.
Aspirasi sudah kami input lewat SIPD, disampaikan ke pimpinan daerah, tapi kenyataannya nol besar beber anggota Banggar. Tidak ada satupun yang diakomodir,” ujar seorang legislator yang enggan disebutkan namanya.
Ironisnya, salah satu usulan yang sempat mendapat perhatian besar dari masyarakat — yaitu dukungan anggaran untuk atlet — juga ikut dicoret. TAPD beralasan bahwa kesalahan berasal dari operator yang lalai menginput data.
Anggota Banggar lainnya menyuarakan kekecewaan yang sama. Mereka menilai perjuangan dalam reses menjadi sia-sia bila tidak berdampak pada kebijakan anggaran.
“Ini bukan untuk kepentingan pribadi, ini program masyarakat. Kami hanya memperjuangkan suara rakyat,” tegas salah satu anggota Banggar.
Kekecewaan kian memuncak saat dalam rapat terbuka di ruang Paripurna DPRD, terungkap bahwa banyak SKPD justru belum maksimal menyerap anggaran. Legislator Henry Walukow dan Jeane Lalujan mengkritik serapan anggaran sejumlah dinas yang bahkan masih di bawah 50 persen.
Situasi memanas itu akhirnya membuat Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD, mengambil langkah tegas. Ia menskors rapat dan memerintahkan TAPD untuk menghadirkan langsung SKPD yang realisasi anggarannya rendah.
“Kita perlu tahu kenapa serapan anggaran rendah, dan kenapa aspirasi masyarakat bisa hilang dari APBD-P. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Silangen.
Rapat dijadwalkan akan dilanjutkan setelah seluruh SKPD terkait hadir untuk memberikan klarifikasi.
Redaksi
Komentar