SULUTMEDIA.COM, Manado–Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah terus dibuktikan.
Bupati Minahasa Selatan, Bapak Franky Donny Wongkar, S.H. (FDW), menghadiri langsung agenda Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Senin (30/03/2026).
Penyerahan laporan ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBD selama satu tahun anggaran.
Kehadiran Bupati FDW secara langsung menunjukkan keseriusan Pemkab Minsel dalam mempertahankan standar pelaporan keuangan yang tinggi.
Acara strategis ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., serta Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M.
Dalam suasana penuh khidmat di Kantor BPK, Bupati Franky Wongkar menegaskan bahwa ketepatan waktu dalam penyerahan laporan keuangan adalah cerminan dari kedisiplinan administrasi seluruh jajaran perangkat daerah di Minahasa Selatan.
”Penyerahan laporan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan wujud tanggung jawab moral kita kepada masyarakat Minahasa Selatan dalam mengelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Franky Wongkar di sela-sela kegiatan.
Langkah ini juga dipandang sebagai upaya strategis Pemkab Minsel untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Selama ini, di bawah kepemimpinan FDW, Minsel terus menunjukkan progres positif dalam tata kelola aset dan pelaporan anggaran.
Turut mendampingi Bupati dalam agenda penting ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minsel, Ibu Glady Kawatu, S.H., M.Si., Inspektur Daerah beserta jajaran, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minsel bersama jajarannya.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut para Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, yang bersama-sama berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari temuan administrasi yang merugikan daerah.
Redaksi//D4R
Komentar