SULUTMEDIA.COM, Manado — Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun 2024 yang digelar RABU (16/4/2025) menghadirkan sejumlah catatan kritis dari anggota DPRD Sulut terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulut, Kartika Devi Tanos mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya maksimal mendukung pengembangan kawasan pariwisata strategis seperti di Likupang.
Selain itu juga menjadi perhatian anggota DPRD Sulut, Feramita, Mokodompit, yang menekankan perlunya dukungan penuh terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan wisata tersebut.
Namun, Legislator Dea Lumenta menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang belum mencapai 50 persen. Ia menyatakan, penerapan tarif retribusi baru sebesar Rp10.000 sesuai Perda juga belum terlaksana, akibat masih rendahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sulut.
“Infrastruktur objek wisata masih banyak yang membutuhkan perhatian. Pembangunan destinasi wisata seperti Sumaru Endo juga penting, dan perlu efisiensi anggaran agar bisa dikerjakan lintas dinas, seperti Dinas PU-PR,” ujar Dea.
Sementara itu, masalah lingkungan juga menjadi sorotan penting dalam rapat tersebut. Legislator Eldo Wongkar menyoroti pentingnya pengawasan terhadap AMDAL. Kadis Lingkungan Hidup Sulut Arfan Basuki menjelaskan bahwa saat ini proses AMDAL telah masuk ke sistem AMDAL Net, sehingga tim penyusun tidak dapat diganti sembarangan. Ia juga mengakui adanya sejumlah pengaduan masyarakat, khususnya di Manado Utara terkait pencemaran lingkungan.
“Ada sekitar 42 pengaduan yang masuk, terutama terkait pencemaran air. Kami sedang membentuk tim untuk turun langsung melakukan peninjauan lapangan,” ujarnya.
Terkait pengelolaan sampah, disebutkan bahwa lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum tersedia. Sementara itu, pembangunan TPA Regional di Ilo-ilo sudah mencapai 85%. TPA 3R juga sedang dimaksimalkan guna mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.
Menanggapi persoalan ini, anggota DPRD Piere Makisanti memberikan rekomendasi untuk penambahan anggaran kepada Dinas Lingkungan Hidup agar bisa lebih optimal dalam penanganan permasalahan lingkungan di Sulut.
Donald Audy//Nald// Redaksi
Komentar