SULUTMEDIA.COM, MANADO – Kondisi ruas jalan Ir. Soekarno di Kabupaten Minahasa Utara yang kian memprihatinkan memicu reaksi keras dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa (20/01/2026), para legislator mencecar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait kepastian jadwal perbaikan.
Rakyat Menagih Janji, Alat Berat Belum Turun
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, menegaskan bahwa pihaknya terus dihujani pertanyaan oleh masyarakat. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda eksekusi lapangan mengingat anggaran perbaikan sudah tersedia dalam APBD.
”Masyarakat sudah banyak bertanya-tanya. Anggarannya ada, lalu pelaksanaannya kapan? Kami butuh kepastian kapan alat berat mulai turun ke jalan,” ujar Berty dengan nada tegas di hadapan jajaran Dinas PUPR.
Desakan dari Dapil Minut-Bitung
Senada dengan Berty, Wakil Ketua Komisi III, Nick Lomban, memberikan penekanan khusus. Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara dan Bitung, Nick mengaku menjadi sasaran “tagihan” warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
”Mohon perhatian seriusnya untuk Jalan Soekarno. Ini bukan sekadar permintaan administratif, tapi kebutuhan mendesak warga. Kami di Dapil Minut-Bitung selalu ditagih masyarakat. Mohon ini benar-benar diperhatikan,” ucap Nick.
Jawaban Dinas PUPR: Terganjal Aturan Baru LKPP
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas PUPR Sulut, Dicky Paat, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1 Miliar pada tahun anggaran 2026 khusus untuk menangani titik-titik kerusakan di jalan Ir. Soekarno.
Meski anggaran siap, proses eksekusi ternyata tersandung kendala birokrasi. Pejabat Dinas PUPR, Deicy, membeberkan adanya aturan baru dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menghambat proses lelang dan penunjukan.
”Januari ini sebenarnya sudah berproses. Namun, saat ini kami menghadapi kendala regulasi LKPP yang mengharuskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki sertifikasi kompetensi tipe B,” jelas Deicy.
Komitmen Penyelesaian
Meski saat ini terkendala sertifikasi SDM, Dinas PUPR berjanji akan segera menyelesaikan persoalan administratif tersebut. Infrastruktur jalan Ir. Soekarno merupakan urat nadi transportasi penting di Minut, sehingga perbaikan ditargetkan menjadi prioritas utama agar manfaatnya segera dirasakan kembali oleh masyarakat luas.
Donald Audy (Redaksi)
Komentar