Krisis Listrik Pulau Bunaken: Pengamat Politik Jebolan UGM Soroti Kegagalan Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Sosial PLN

​SULUTMEDIA.COM, Manado–Krisis kelistrikan yang melanda kawasan wisata ternama Pulau Bunaken, Manado, terus memicu gelombang kritik pedas dari berbagai kalangan. Pemadaman listrik secara berulang dan berkepanjangan tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari warga lokal, tetapi juga melumpuhkan denyut ekonomi masyarakat serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil. Saat di temui awak media Rabu 19/8-2026

Pengamat Politik & Pemerintahan jebolan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Taufik Tumbelaka menilai situasi krisis ini merupakan cerminan nyata dari rapuhnya tata kelola serta lemahnya kepemimpinan di tubuh internal manajemen PLN unit wilayah terkait.

​Evaluasi Manajemen dan Tuntutan Sanksi Tegas

​Melihat kondisi darurat yang dialami masyarakat Pulau Bunaken, kemarahan publik yang berujung pada tuntutan pencopotan pimpinan PLN Suluttenggo dinilai sebagai hal yang sangat beralasan. Kendati demikian, persoalan mendasar di lapangan sejatinya melampaui figur pimpinan semata.

• ​Kegagalan Variabel Organisasi & Manajemen (O&M): Masalah teknis dan operasional yang berlarut-larut menunjukkan koordinasi internal serta pemeliharaan infrastruktur dasar yang tidak berjalan secara optimal.
• ​Lemahnya Leadership dan Kebijakan Publik: Pembiaran krisis energi di destinasi strategis memperlihatkan minimnya kepemimpinan yang responsif serta ketiadaan prioritas kebijakan publik yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
• ​Sanksi Sistematis: Pembentukan disiplin kerja dan evaluasi tidak boleh berhenti pada General Manager (GM) semata, melainkan harus menyasar seluruh jajaran petinggi terkait agar menjadi momentum pembelajaran serta pembenahan internal yang mendasar.

​Kerugian Sosial-Ekonomi dan Desakan Kompensasi Nyata

​Dampak langsung dari padamnya pasokan listrik secara terus-menerus berdampak serius pada roda perekonomian warga lokal dan pelaku usaha pariwisata. Kerugian materiil dan non-materiil terus menumpuk tanpa adanya kejelasan penyelesaian.

1. ​Dampak Sektor UMKM & Pariwisata: Operasional usaha harian, penyimpanan bahan makanan, hingga kenyamanan wisatawan terganggu secara signifikan, mengancam mata pencaharian warga lokal.
2. ​Pertanyaan Tanggung Jawab Sosial: PLN dituntut untuk tidak hanya menyampaikan permohonan maaf teknis, melainkan hadir secara nyata memberikan akuntabilitas atas dampak sosial dan ekonomi bisnis yang ditimbulkan.
3. ​Mekanisme Kompensasi: Diperlukan langkah transparan dan konkret dari pihak manajemen untuk menghitung serta memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pelanggan dan pelaku usaha di Pulau Bunaken.

​Momentum Pembenahan dan Pemulihan Citra Korporasi

​Kondisi krisis di Pulau Bunaken ini seharusnya menjadi titik balik bagi PLN untuk melakukan audit operasional menyeluruh dan perbaikan pelayanan pelanggan. Kepercayaan serta citra korporasi di mata publik nasional hanya dapat dipulihkan jika perbaikan kualitas layanan, transparansi, serta penegakan akuntabilitas manajemen benar-benar direalisasikan secara nyata.