SULUTMEDIA.COM, Manado— Langkah tak biasa namun penuh makna diambil oleh Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulawesi Utara, Taufik M. Tumbelaka, pada peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Senin (17/8/2026). Padahal dijadwalkan hadir mewakili keluarga Gubernur Pertama Sulawesi Utara, F.J. Tumbelaka, dalam upacara resmi di lingkungan Kantor Gubernur Sulut, Taufik justru memilih menyeberang ke Pulau Bunaken — bukan untuk berwisata, melainkan mendengarkan langsung jeritan warga yang “dihadiahi” pemadaman listrik ekstrem di hari bersejarah bangsa ini.
“Pagi-pagi sekali saya langsung menuju Pulau Bunaken. Sejak Minggu (16/8) siang hingga malam, masuk deretan informasi memprihatinkan dari warga. Ini bukan lagi soal pemadaman biasa dua hingga enam jam, tapi sudah melampaui sepuluh jam mati total,” tegas Taufik Tumbelaka saat dikonfirmasi awak media, Selasa (18/8/2026).
Keputusan itu bukan tanpa alasan. Di tengah semangat kemerdekaan yang seharusnya menyala terang, ikon pariwisata dunia tersebut justru diselimuti kegelapan — ironisnya saat rombongan wisatawan mancanegara dari Korea, Jepang, Prancis, hingga Spanyol berkunjung menikmati keindahan alam Indonesia. Ketiadaan penerangan bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan cermin buram pelayanan publik di destinasi kebanggaan Sulawesi Utara.
Kondisi ini memicu kecaman tajam dari pengamat politik yang juga putra tokoh Sulut tersebut. Ia menilai kinerja jajaran pimpinan PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara telah berada di titik terendah dan sangat mempermalukan wajah pariwisata nasional di mata dunia.
“Pertaruhan citra pariwisata Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, sangat dipertaruhkan. Ini momentum 17 Agustus, dan bulan depan ada HUT Provinsi Sulut. Kalau saya jadi Direktur Utama PLN Pusat, sudah saya pecat para pimpinan PLN di Sulut!” cetus Taufik dengan nada tegas.
Pemadaman ekstrem ini, kata dia, memicu gelombang kekecewaan masif masyarakat, baik yang tersalurkan melalui media sosial maupun keluhan langsung di lapangan. Padahal, sentilan keras terhadap kinerja PLN Sulut sebelumnya telah kerap disuarakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu. Namun peringatan dari Senayan seolah tak menggugah kesadaran, dan perubahan yang diharapkan belum kunjung nyata.
“Bagi saya, tidak ada alasan lagi. Lebih baik pimpinan PLN Sulut mundur atau diganti sekalian. Masyarakat yang saya temui di lapangan sudah sangat kesal dan habis kesabaran,” pungkas Tumbelaka, menyerukan perbaikan mendasar demi menjaga kepercayaan publik dan kehormatan Sulawesi Utara di panggung dunia.
Donald Audy (*)
Komentar