SULUTMEDIA.COM, Manado-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 bersama Perangkat Daerah, Kamis (10/4/2025) di ruang paripurna DPRD Sulut.
Salah satu anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2024, Cindy Wurangian, tampil menonjol dalam rapat tersebut dengan menyuarakan perhatian pada alokasi anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Satpol-PP Provinsi Sulut.
“Saya belum pernah ditugaskan di Komisi I, dan saya tertarik dengan pembahasan Satpol-PP. Saya melihat pagu anggaran 2024 yang dialokasikan kepada Satpol-PP mencapai Rp31 Miliar, sedangkan untuk Biro Hukum hanya sekitar Rp3 Miliar. Perbedaannya sangat mencolok, mencapai 1000%,” ungkap Ketua Fraksi Golkar ini.
Cindy menegaskan bahwa perbandingan tersebut bukan untuk menilai kinerja OPD secara langsung, namun sebagai bentuk pengawasan anggaran dan fungsi legislasi yang melekat pada DPRD.
“Kita semua tahu, Biro Hukum memiliki tugas penting, bahkan sering dipanggil ke DPRD karena beban kerja yang tinggi. Namun ketika kita melihat anggaran Satpol-PP jauh lebih besar, tentu ini menarik untuk dikaji lebih dalam,” ujar legislator yang dikenal vokal ini.
Cindy juga menyoroti bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi bagian dari tugas Satpol-PP. Ia mempertanyakan sejauh mana bidang ini bersifat operasional atau hanya sebatas koordinatif.
“Bencana tidak bisa diprediksi, dan tentu saja penanganan seperti Damkar sangat penting. Oleh karena itu, kami ingin kejelasan lebih lanjut dari OPD terkait sebagai bahan informasi dan pertimbangan ke depan,” ujarnya.
Menanggapi paparan dari Kasat Pol-PP Sulut soal pos pengaduan 24 jam, Cindy memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut.
“Itu sangat baik, namun kami perlu tahu lebih lanjut aksesnya. Apakah dapat diakses masyarakat secara mudah? Apakah tersedia nomor layanan atau kanal komunikasi digital? Karena ini bisa sangat membantu masyarakat dalam situasi darurat,” tutup Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut tersebut.
Rapat Pansus ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi kinerja pemerintah provinsi sepanjang tahun 2024 dan akan menjadi dasar rekomendasi DPRD dalam perumusan kebijakan anggaran dan pelayanan publik ke depan.
Donald Audy (Redaksi)
Komentar