SULUTMEDIA.COM, Manado– DPRD Provinsi Sulawesi Utara kembali melanjutkan Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 bersama OPD Provinsi, Kamis (11/4/2025) di ruang paripurna DPRD Sulut.
Salah satu sorotan penting disampaikan oleh anggota DPRD Sulut dari Fraksi Demokrat, Henri Walukow, yang menyoroti beberapa hal strategis mulai dari (SIPAD) “Sistim Penyelenggara Daerah” di Inspektorat, hingga laporan pertanggungjawaban (SPJ) pada sejumlah bantuan kelompok masyarakat.
“Kami menyoroti SIPAD “Sistim Penyelenggara Daerah” sangat bagus di pakai dalam RK monitoring dan pengawasan yang cukup signifikan di Inspektorat serta pelaporan pertanggungjawaban dari berbagai bantuan kelompok masyarakat. Termasuk bagaimana kelengkapan SPJ yang harus dipastikan tidak bermasalah,” tegas Henri.
Henri juga menyinggung laporan dari Badan Perbatasan Daerah terkait progres pembangunan dan kesiapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang merupakan titik strategis bagi aktivitas antarnegara.
“Sebenarnya dokumen dari Badan Perbatasan telah disampaikan ke DPRD sejak 25 Januari, namun karena kendala cuaca, pembahasannya sedikit tertunda,” ujarnya.
Menurut Henri, ada pesan penting dari Badan Perbatasan kepada Pemprov Sulut untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang PLBN, khususnya terkait proses observasi oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) atau BCS (Border Control System).
“Pemerintah provinsi harus memperhatikan kesiapan sumber daya manusia yang akan ditempatkan, serta aspek maintenance atau perawatan fasilitas. Ini penting untuk menjamin operasional PLBN berjalan maksimal,” tambahnya.
PLBN sendiri memiliki fungsi vital sebagai check point resmi di wilayah perbatasan negara, tempat pelintas batas menjalani prosedur pabean, imigrasi, karantina, dan keamanan, termasuk pengawasan terhadap barang bawaan.
Henri juga menekankan bahwa peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat krusial dalam menunjang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan, sistem penyediaan air minum, pengelolaan limbah, drainase, dan persampahan di kawasan perbatasan.
“Perencanaan kawasan perbatasan harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur dasar dan tata ruang yang sesuai regulasi. Ini menjadi kunci pemerataan pembangunan dan jati diri Sulut sebagai daerah strategis perbatasan,” tutup Henri.
Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan LKPJ Gubernur 2024 yang bertujuan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan menjadi dasar rekomendasi DPRD untuk tahun anggaran berikutnya.
Donald Audy //Nald\\Redaksi \\
Komentar