SULUTMEDIA.COM, DPRD-Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sulawesi Utara, Henry Walukow, mengkritisi tajam ketimpangan dalam alokasi anggaran antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029.
Ia menilai perbedaan anggaran yang terlalu mencolok ini berpotensi menciptakan ketidakadilan birokrasi dan menghambat capaian visi-misi kepala daerah.
“Ada OPD yang basah dengan anggaran melimpah, tapi ada juga OPD yang kering kerontang. Kesenjangan ini terlalu besar dan harus disikapi serius,” ujar Walukow dalam rapat pembahasan Pansus RPJMD bersama perangkat daerah Pemprov Sulut, Senin (4/8).
Walukow mencontohkan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sulut yang hanya menerima Rp 400 juta per tahun. Padahal, OPD tersebut baru saja membangun Border Crossing Station dan menghadapi persoalan serius di kawasan perbatasan seperti penyelundupan, pencurian ikan, hingga human trafficking.
Ia juga menyoroti kondisi memprihatinkan di Perpustakaan Daerah, di mana sebagian besar anggaran Rp 9 miliar hanya digunakan untuk membayar gaji pegawai, sementara fasilitas, digitalisasi, dan arsip penting diabaikan.
“Ini membuktikan bahwa alokasi anggaran tidak berpihak pada kebutuhan riil. Bagaimana bisa berbicara soal perpustakaan digital kalau dana operasional tidak memadai?” tegas legislator Demokrat dari Dapil Minut–Bitung itu.
Solusi dan Usulan Konkret:
Sebagai langkah solutif, Henry Walukow mengusulkan dilakukan sinkronisasi dan finalisasi ulang terhadap Renstra dan pagu anggaran OPD dalam RPJMD. Menurutnya, penyesuaian perlu dilakukan agar setiap OPD memperoleh anggaran yang proporsional sesuai tugas dan tantangan masing-masing.
“Harus ada penyesuaian agar semua OPD punya daya dukung anggaran untuk jalankan program-program strategis. Tanpa itu, pembangunan akan pincang dan tidak merata,” pungkasnya.
Walukow berharap, dengan distribusi anggaran yang adil dan berbasis kebutuhan strategis, RPJMD dapat benar-benar menjadi acuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Donald Audy //ks//
Komentar