SULUTMEDIA.COM.MANADO–Menjelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2026, dua organisasi buruh terbesar di Bumi Nyiur Melambai, KSBSI dan KSPSI, mengambil langkah mengejutkan. Alih-alih turun ke jalan, kedua konfederasi ini sepakat untuk tidak menggelar aksi demonstrasi dan lebih memilih fokus pada advokasi serta aksi sosial.

Ketua Korwil KSBSI Sulawesi Utara, Lucky Ch Sanger, menegaskan bahwa pihaknya saat ini dalam posisi memonitor penuh persiapan pengumuman UMP yang akan dilakukan oleh Gubernur Sulut, Yulius Selvanus.

”Informasi yang saya peroleh, sebentar lagi akan ada pengumuman UMP oleh Pak Gubernur. Kami pastikan KSBSI Sulut tidak akan melakukan demo dalam waktu dekat ini,” ujar Lucky, Sabtu (20/12/2025).
Fokus Sembako dan Advokasi THR
Senada dengan Lucky, Ketua DPD KSPSI Sulut, Tommy Sampelan, didampingi Sekretaris Aswin Lumintang, mengungkapkan bahwa serikatnya telah menyiapkan agenda lain yang lebih menyentuh langsung kebutuhan anggota.
Pada tanggal 22 Desember mendatang, KSPSI berencana menggelar aksi bagi-bagi sembako bagi para pekerja dan buruh.
”Saat ini kami sedang menunggu pengumuman UMP. Selain itu, kami juga fokus memperjuangkan kasus-kasus pekerja, mulai dari persoalan THR hingga sengketa industrial dengan perusahaan,” jelas Tommy.
Empat Federasi Satu Suara
Kesepakatan untuk menjaga kondusivitas daerah ini juga didukung oleh empat federasi besar di bawah naungan mereka:
FSP NIBA Sulut (Sektor Bank & Asuransi)
SP IMPPI Sulut (Sektor Informal & Migran)
FSP PPMI Sulut (Sektor Media & Percetakan)
FSP KEP Sulut (Sektor Kimia & Pertambangan)
Ketua SP IMPPI Sulut, Mikky Keintjem, menambahkan bahwa instruksi untuk tidak berdemonstrasi juga sejalan dengan hasil Rapimnas organisasi mereka. “Kami fokus memantau perusahaan dalam pemberian THR. Tidak ada gerakan demo,” tegasnya.
Menghargai Hak Organisasi Lain
Terkait adanya isu serikat buruh lain yang mungkin akan menggelar aksi, Aswin Lumintang menyatakan sikap saling menghormati.
”Tidak etis bagi kami mengomentari rencana serikat atau federasi lain. Kami tetap menjalin komunikasi dan koordinasi, namun kami menghormati rumah tangga organisasi masing-masing,” pungkas Aswin.
Langkah humanis yang diambil KSBSI dan KSPSI ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang sejuk di Sulawesi Utara di penghujung tahun 2025.
Donald Audy //tim*Redaksi













Komentar