SULUTMEDIA.COM, DPRD – Ini langkah nyata dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Sulawesi Utara, Ny. Anik Yulius Selvanus, dalam memerangi stunting menuai pujian luas. Aksi turun lapangan yang dilakukan istri tercinta Gubernur Sulawesi Utara ini dinilai sebagai dorongan energi baru bagi kesehatan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.
Apresiasi tersebut datang langsung dari kalangan legislatif. Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Gedung Cengkih, Senin (19/01/2026), memuji kehadiran langsung Ibu Gubernur di tengah masyarakat.
Bukan Sekadar Seremonial, Tapi Aksi Taktis
Braien menilai, inisiatif Ibu Anik Yulius Selvanus dalam mendistribusikan asupan bergizi seperti susu dan makanan tambahan merupakan langkah taktis yang sangat dibutuhkan oleh warga, terutama di wilayah pelosok.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Gubernur selaku Ketua TP-PKK yang benar-benar turun melihat kondisi masyarakat dan memberi perhatian serius terhadap persoalan stunting. Ini adalah sinyal positif bagi keberhasilan program daerah kita,” ujar Braien.
DPRD Desak Pendampingan Total dari Instansi Terkait
Demi memperluas dampak positif dari program yang digagas Ibu Gubernur, Komisi I DPRD Sulut mendesak Dinas PMD untuk tidak tinggal diam.
Braien menegaskan agar instansi terkait memberikan pengawalan total, mulai dari bantuan teknis hingga pendampingan langsung ke tingkat desa.
“Kami berharap Dinas PMD ikut mendampingi Ibu Gubernur dalam setiap kegiatan. Semua program yang menyentuh langsung masyarakat harus disupport secara maksimal,” tegas politisi tersebut.
Soroti Dana Desa: Jangan Sampai Hambat Pembangunan
Selain membahas isu stunting, Braien juga memberikan catatan kritis mengenai pengelolaan anggaran di tingkat akar rumput. Ia mewanti-wanti Dinas PMD agar waspada terhadap isu penurunan alokasi dana desa yang berpotensi menghambat pembangunan.
Peringatan Keras: Adanya laporan dana desa yang kabarnya hanya tersisa sekitar Rp200 hingga Rp300 juta di beberapa wilayah.
Target Utama: Memastikan anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat dan tidak ada penyalahgunaan.
Komitmen Pengawasan
Menutup rapat tersebut, Braien menegaskan bahwa Komisi I DPRD Sulut akan tetap konsisten berdiri di garis depan untuk mengawasi setiap kebijakan pemberdayaan desa, memastikan sinergi antara TP-PKK dan dinas terkait berjalan harmonis demi kesejahteraan warga Sulawesi Utara.
Donald Audy (*)
Komentar