SULUTMEDIA.COM, Manado Persoalan batas wilayah dan status kepemilikan tanah di Kelurahan Malendeng,Kota Manado, dan Desa Sawangan, Kabupaten Minahasa, kembali menjadi sorotan tajam.
KomisiIII DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pada Rabu, 26/8-2026, guna menuntaskan ketidakjelasan yang selama ini membelenggu masyarakat di kedua wilayah tersebut.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Berty Kapoyos, turut dihadiri juga anggota komisi lainnya yakni Amir Liputo, Ronal Sampel, Yongkie Limen, dan Remly Kandoli. Hadir pula perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Kantor Pertanahan Kota Manado dan Kabupaten Minahasa, Camat Tombulu, Camat Paal Dua, Lurah Malendeng, serta Hukum Tua Desa Sawangan.
“Warga Terjebak Dua Wilayah, Status Tanah Tak Jelas”
Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat Kelurahan Malendeng Lingkungan I, Kecamatan Paal Dua,
berdomisili di bantaran sungai belakang Rutan Malendeng. Warga selama ini berada dalam ketidakpastian: status wilayah, peta bidang ttanah, hingga kejelasan penanganandalam program normalisasi sungai belum juga mendapatkan kepastian hukum.
Ketua Komisi III, Berty Kapoyos, menegaskan bahwa persoalan batas wilayahyang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota seyogyanya diselesaikan pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Batas alam itu sudah tidak berlaku lagi,
dengan diterbitkannya peraturan yang baru,” tegas Kapoyos, menegaskan keruwetan yang muncul akibat tumpang tindih aturan dan batas wilayah.
Amir Liputo: Masyarakat Berhak Mendapatkan Kepastian Hukum
Anggota DPRD Sulut dapil Manado, Amir Liputo, SH, mengangkat isu krusial perpindahan penduduk yang ber-KTP Kecamatan Tikala namun secara wilayah administratif kini masuk ke Desa Sawangan, Kabupaten Minahasa. Ia meminta kejelasan Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa terkait pemetaan wilayah tersebut.
“Jangan nanti sudah diputuskan ternyata belum sampai ke tingkat bawah. Kami mintapenjelasan mengenai dasar hukumnya apa.
Bila sudah masuk, masyarakat harus tahu hak dan kewajibannya apakah tunduk pada Pemerintah Desa Sawangan atau tidak,” ungkap Liputo dengan nada kritis namun tegas.
Dasar Hukum dan Garis Deliniasi Menjadi
Kunci Penyelesaian
Menanggapi hal tersebut, Asisten I Pemerintah Kabupaten Minahasa, Drs. Riviva Maringka, M.Si. Menjelaskan bahwa dasar hukum batas wilayah berangkat dari Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang batas wilayah Kabupaten Minahasa dan Kota Manado, yang kemudian diperbarui melalui Permendagri No. 59 Tahun 2014.
“Ada batas alam yang kemudian ditarik garis titik-titik abu bernama garis deliniasi.
Saat inikami sedang mengadakan pengukuran jika tidak disepakati, garis deliniasi akan ditarik lurus,” jelas Riviva.
Ia juga menambahkan bahwa proses penetapan batas wilayah tersebut masih dalam tahap penyelesaian di Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dengan tetap berpegang pada Permendagri No. 59 Tahun 2014, termasuk penetapan wilayah pinggiran yang masuk kedalam tiga wilayah kecamatan.
Sebagai Penutup: Harapan Akan Kepastian
Bagi Masyarakat
RDP ini menegaskan bahwa persoalan batas wilayah bukan sekadar urusan peta dan administrasi melainkan menyangkut hak hidup, kepastian hukum, serta masa depan ribuan warga yang selama ini berada di antara dua wilayah administrasi.
Komisi III DPRD Sulut berkomitmen terus memantau proses penyelesaian ini hingga masyarakat mendapatkan kejelasan yang adil dan pasti.
Donald Audy //Redaksi
Komentar