SULUTMEDIA.COM, Manado – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara berlangsung alot. Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut memberikan penjelasan atas 12 pertanyaan terkait sejumlah kontradiksi data dalam laporan sebelumnya.
Hal itu disampaikan dalam rapat di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (13/07/2026).
“Kiranya bisa dijawab terkait kontradiksi-kontradiksi atau paradoks-paradoks yang perlu dijelaskan. Kalau tidak salah ada 12 pertanyaan,” ujar Andi Silangen di hadapan Ketua TAPD Provinsi Sulut, Tahlis Galang.
Menanggapi arahan itu, Tahlis Galang menyatakan pihaknya siap menjelaskan kembali seluruh poin yang diajukan anggota Banggar, khususnya Cindy Wurangian.
“Sebanyak 12 pertanyaan yang diajukan kepada kami. Sebagian sebenarnya sudah kami jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, tetapi tidak apa-apa, akan kami sampaikan kembali,” kata Tahlis, Selasa (14/07/2026).
*Soroti Surplus dan Utang PEN*
Salah satu yang disorot adalah dugaan kontradiksi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara year on year. Tahlis menjelaskan, dalam struktur APBD terlihat ada surplus anggaran sekitar Rp330 miliar.
Namun surplus itu terjadi karena ada kewajiban jangka panjang berupa utang PEN sebesar Rp220 miliar yang tidak masuk pos belanja. Rinciannya, pokok Rp200 miliar dan bunga Rp22 miliar masuk dalam pos pengeluaran pembiayaan.
“Angka Rp220 miliar itu tidak terlihat dalam belanja karena masuk dalam pengeluaran pembiayaan. Yang tampak hanya belanja pemeliharaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada pos penerimaan pembiayaan juga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sekitar Rp67 miliar. Sehingga secara keseluruhan terdapat SiLPA riil sekitar Rp177 miliar.
*Pengangguran dan Kemiskinan Minim Turun*
Pertanyaan lain datang dari Cindy Wurangian terkait indikator kinerja utama, khususnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Tahlis mengakui, meski total dana yang berputar di Sulut mencapai lebih dari Rp35 triliun di 2025, namun pengaruh APBD provinsi terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan hanya sekitar 10 persen.
“Benar apa yang disampaikan Ibu Cindy, bahwa angka pengangguran di Sulawesi Utara masih berada di atas rata-rata nasional,” ungkapnya.
Ia merinci, dana APBN yang dikelola di Sulut termasuk dana transfer 2025 mencapai Rp22 triliun. Jika ditambah PAD dan investasi swasta Rp10,1 triliun, totalnya lebih dari Rp35 triliun. Sementara APBD Provinsi Sulut hanya sekitar Rp3,7 triliun.
“Karena itu, kebijakan yang kami tempuh untuk mengatasi persoalan ini adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta para pelaku usaha dan sektor swasta,” pungkas Tahlis.
Rapat Banggar ini menjadi sinyal DPRD Sulut akan lebih ketat mengawal efektivitas penggunaan anggaran agar benar-benar berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran di daerah termasuk Sulawesi Utara.
Komentar