SULUTMEDIA.COM, MANADO—DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bergerak cepat menindaklanjuti aksi demonstrasi krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi yang digelar Selasa (30/9) di Kantor DPRD Sulut, terungkap akar masalah utama: sistem QR Code pengisian BBM bersubsidi yang dinilai amburadul dan rentan disalahgunakan.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, RDP tersebut menghadirkan Perkumpulan Pengemudi Dumptruck yang dipimpin William Luntungan, Polda Sulut diwakili Dirkrimsus Kombes Winardi Prabowo, perwakilan Pertamina Agung, serta Kadis Sumber Daya dan Energi.
Tudingan QR Code Jadi ‘Barang Curian’
Kekesalan para sopir dumptruck memuncak saat orasi pada Senin lalu, yang kemudian direspons DPRD dengan permintaan RDP ini.
Mereka menyoroti tidak maksimalnya penerapan QR Code untuk pengisian solar.
”Menurut mereka, QR Code pengisian BBM tidak maksimal, sehingga terjadi salah penggunaan oleh orang lain,” ujar anggota DPRD. Dalam artian, kode pengisian milik sopir yang berhak justru diambil atau digunakan oleh pihak lain. Inilah yang menjadi pemicu kelangkaan solar subsidi di lapangan.
7 Rekomendasi dan Ancaman Tegas
RDP Lintas Komisi ini menghasilkan tujuh rekomendasi mendesak yang disampaikan oleh Anggota DPRD Inggrid Sondakh, diharapkan menjadi solusi permanen ke depannya.
Pihak penegak hukum pun memberikan respons tegas. Dirkrimsus Polda Sulut, Kombes Winardi Prabowo, memastikan Polri akan menindaklanjuti secara serius terhadap segala bentuk pelanggaran, termasuk pergerakan mafia solar di Sulut.
Selain itu, Pertamina dan pihak terkait juga diberi peringatan keras: “Industri jangan mengisi BBM bersubsidi pemerintah!” Penegasan ini ditujukan untuk mengeliminasi penyelewengan solar subsidi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi sektor rakyat.
Diharapkan, dengan sinergi antara DPRD, Polda, dan Pertamina, krisis dan penyelewengan solar yang merugikan masyarakat luas ini dapat segera teratasi.
Donald Audy
Komentar