SULUTMEDIA.COM,Manado–Ketua DPRD Sulut dr. Andy Silangen, memimpin sidang paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK-RI, yang turut di dampingi wakil ketua DPRD, Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene, yang di hadiri oleh Anggota-anggota DPRD Sulawesi Utara, dan Forkopimda Sulut beserta jajaran Pemprov Sulut.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn)Yulius Selvanus, SE menerima penyerahan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulut Tahun Anggaran 2025. Penyerahan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara.
Pencapaian WTP ini menegaskan konsistensi Pemprov Sulut menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bagi YSK, opini tertinggi dari BPK bukan sekadar prestasi administratif, tetapi bukti kerja bersama seluruh perangkat daerah.
“WTP adalah amanah. Artinya sistem dan administrasi keuangan kita bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini bukan garis finish, melainkan pemicu agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat lewat pembangunan dan pelayanan,” tegas Yulius di hadapan anggota DPRD.
Gubernur menyebut sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan mempertahankan WTP. Ia meminta seluruh ASN bekerja disiplin, tertib administrasi, dan menjauhi praktik maladministrasi.
Ketua DPRD Sulut mengapresiasi kinerja Pemprov. Paripurna berlangsung khidmat dengan penekanan bahwa opini WTP harus diikuti peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan kemiskinan, serta percepatan infrastruktur hingga pelosok.
Dengan raihan ini, Sulut kembali masuk jajaran daerah yang konsisten meraih WTP, memperkuat kepercayaan publik dan investor terhadap tata kelola keuangan Bumi Nyiur Melambai.
Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr. Andy Silangan di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD dr. Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene, bersama seluruh anggota DPRD Sulawesi Utara, OPD Pemprov Sulut, Forkopimda Sulut beserta pejabat Vertikal lainnya.
Donald Audy
Komentar