SULUTMEDIA.COM,Manado–Puluhan warga dari Forum Masyarakat Tokambahu, Kota Bitung, melakukan aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Sulawesi Utara, Rabu (15/7/2026). Aksi ini disampaikan terkait status tanah garapan yang telah mereka kelola dan tinggali selama puluhan tahun, yang kini dikabarkan akan dijadikan posko Batalyon milik TNI.
Dalam pernyataannya, perwakilan masyarakat menyampaikan kekhawatiran mendalam. “Kami datang ke gedung rakyat ini mencari solusi. Keberadaan posko tersebut terasa seperti ancaman bagi kami yang telah puluhan tahun tinggal dan menggarap tanah ini untuk menghidupi keluarga. Negara tidak akan ada tanpa rakyat, dan kami berharap suara kami didengar,” ujar salah satu perwakilan warga.
Mereka meminta kejelasan status lahan, perlindungan ruang hidup, serta penyelesaian konflik agraria secara adil. Warga juga menyampaikan harapan agar diberikan kepemilikan tanah yang layak, atau relokasi yang manusiawi sehingga tidak kehilangan sumber penghidupan yang selama ini diandalkan.
Mendengar langsung keluhan tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut, Louis Schramm, menyatakan siap menerima dan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan.
“Ini adalah hak kalian untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kami sangat menghargai keberanian dan keseriusan bapak ibu dalam menuntut kejelasan status lahan serta perlindungan ruang hidup,” tegas Louis Schramm.
Lebih lanjut ia menjelaskan, langkah selanjutnya adalah mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait untuk duduk bersama. “Kami akan memanggil stakeholder terkait untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Untuk itu, kami mohon perwakilan masyarakat menyerahkan berkas permohonan agar dapat kami pelajari lebih lanjut dan segera jadwalkan pertemuan tersebut,” tambahnya.
Louis Schramm juga menegaskan akan menyampaikan permasalahan ini kepada pimpinan DPRD Sulut. “Kami mengerti bapak ibu telah mengelola lahan ini bertahun-tahun. Kami akan berjuang agar didapatkan perlakuan yang adil, baik terkait pelepasan hak, redistribusi tanah, maupun relokasi yang tidak merugikan mata pencaharian masyarakat,” pungkasnya.
Donald Audy
(Reporter)
Komentar