SULUTMEDIA.COM, Manado-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BPK-RI, Budi Priyono kepada DPRD dan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus di Ruang paripurna DPRD Sulut.
Dalam sambutannya, Budi Priyono menegaskan bahwa penyerahan LHP ini adalah bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sebagai bentuk pelaksanaan tugas konstitusional BPK RI dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara.
“BPK memberikan opini WTP atas LKPD Sulawesi Utara berdasarkan kriteria kepatuhan, efektivitas, dan kesesuaian laporan keuangan. Ini mencerminkan akuntabilitas yang tinggi dan pengelolaan keuangan yang baik,” ujarnya wakil BPK – RI
Walaupun demikian, BPK RI tetap memberikan 31 laporan dan 1.478 rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut untuk ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari, termasuk catatan atas kekurangan volume dan aspek lainnya yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan.
“Seorang pejabat publik harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara ekonomis, efisien, dan kompeten,” tegas Budi Priyono.
Gubernur Yulius: “Apresiasi dan Komitmen atas Rekomendasi BPK.”
Dalam sambutannya, Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian opini WTP ini.
“Ini merupakan oleh-oleh berharga untuk masyarakat Sulawesi Utara. Kami berterima kasih kepada BPK RI atas kepercayaan dan pembinaan yang terus dilakukan, serta memberikan catatan konstruktif untuk perbaikan ke depan,” ujar Gubernur Yulius.
Ia menegaskan, capaian ini menjadi semangat baru bagi seluruh jajaran Pemprov Sulut dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Kami berkomitmen penuh untuk menjalankan seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari instrumen untuk membangun Sulut yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan,” tutupnya.
Donald Audy//Redaksi
Komentar