SULUTMEDIA.CON, MANADO – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi kepada Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE selaku Gubernur Sulawesi Utara atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465.
Ketua DPD KSPSI Sulawesi Utara, Tommy Sampelan, SE menyatakan bahwa penetapan UMP tersebut merupakan langkah penting dan strategis pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh, sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja di Sulawesi Utara.
Menurut Tommy, kebijakan pengupahan harus ditempatkan dalam perspektif keadilan sosial. Sebab, pekerja/buruh bukan sekadar faktor produksi dalam dunia usaha, melainkan manusia yang memiliki keluarga, kebutuhan hidup, serta hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
“Kami mengapresiasi keputusan Pak Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dalam menetapkan UMP Sulut Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465. Ini bukti komitmen Pak Gubernur dalam mengangkat harkat martabat pekerja/buruh melalui UMP. Kami berharap kebijakan ini benar-benar berdampak tidak hanya bagi kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya tapi akan meningkatkan produktivitas kerja,” ujar Tommy Sampelan.
Ia menegaskan, penetapan UMP tidak boleh berhenti sebatas keputusan administratif atau angka di atas kertas. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh perusahaan melaksanakan ketentuan pengupahan tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai UMP hanya menjadi angka dalam keputusan Gubernur, tetapi dalam praktiknya justru masih ada pekerja/buruh yang menerima upah di bawah ketentuan. Apalagi nilai UMP hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Karena itu kami minta pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat,” tegasnya.
Tommy juga mengingatkan bahwa kenaikan upah harus berjalan seiring dengan penguatan perlindungan tenaga kerja, kepastian hubungan kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pemberantasan praktik-praktik ketenagakerjaan yang merugikan pekerja.
Lebih lanjut, KSPSI Sulut berharap pemerintah daerah tetap membuka ruang dialog yang konstruktif bersama unsur serikat pekerja/serikat buruh dan asosiasi pengusaha dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan ke depan.
Menurutnya, hubungan industrial yang harmonis tidak boleh dimaknai sebagai hilangnya daya kritis serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Sebaliknya, hubungan industrial yang sehat harus dibangun di atas prinsip kesetaraan, keterbukaan, penghormatan terhadap hak pekerja, dan keadilan.
“KSPSI akan terus menjalankan fungsi organisasi sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus memperjuangkan kepentingan dan hak-hak pekerja. Kami ingin Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Gubernur YSK akan bertumbuh secara ekonomi, tetapi pertumbuhan tersebut harus dirasakan juga oleh kaum pekerja/buruh,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Sampelan menegaskan bahwa perjuangan kaum pekerja/buruh tidak hanya berbicara tentang kenaikan upah, tetapi juga tentang martabat manusia, keadilan, kepastian kerja, dan masa depan keluarga pekerja.
Donald Audy













Komentar