SULUTMEDIA.COM, DPRD – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar rapat pembahasan intensif terkait kinerja Pemerintah Provinsi Sulut tahun anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat serbaguna DPRD Sulut, Senin (20/04/2026), menghadirkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai mitra kerja strategis.
Dalam suasana rapat yang dinamis, Kepala Dinas PUPR Sulut, Dr. Deicy Paat, tampil sigap menjawab rentetan pertanyaan kritis dari anggota Pansus. Salah satu poin tajam datang dari legislator senior, Prof.
Paula Runtuwene, yang menyoroti terkait penyerapan anggaran yang dinilai belum maksimal di beberapa pos.
Menanggapi hal tersebut, Deicy Paat memberikan klarifikasi secara signifikan. Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah anggaran yang belum terserap sepenuhnya bukan karena kendala teknis lapangan, melainkan karena dialokasikan untuk kewajiban hutang konstruksi.
”Beberapa item memang tidak masuk dalam konstruksi baru tahun ini karena statusnya masuk dalam kewajiban hutang. Hal ini akan kami akomodir melalui mekanisme anggaran perubahan atau dianggarkan kembali pada tahun depan,” ungkap sosok Kadis yang dikenal energik ini.
Terkait isu pemeliharaan infrastruktur dasar, khususnya jalan, Deicy memastikan bahwa anggaran sebesar Rp200 juta untuk pekerjaan patching atau penutupan lubang jalan telah dilaksanakan secara maksimal di titik-titik yang menjadi kewenangan provinsi.
”Pekerjaan patching sudah kami jalankan. Mengenai rincian teknis anggaran tahun 2024, akan kami sampaikan secara tertulis kepada Pansus agar semuanya transparan,” tegas Paat.
Tak hanya soal jalan, pembahasan juga menyentuh isu krusial pengelolaan sampah regional. Deicy memaparkan progres TPA Regional Ilo-Ilo yang direncanakan bertransformasi menjadi pusat pengelolaan sampah energi listrik (WTE).
”Pekerjaan TPA Regional Ilo-Ilo dikerjakan oleh MPWP. Meskipun operasional penuh belum berjalan, namun secara fisik bangunan terus berprogres dan saat ini sudah hampir selesai,” pungkasnya optimis di hadapan pimpinan dan anggota Pansus.
Rapat ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD Sulut untuk memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan berdampak langsung bagi mobilitas dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Donald Audy # Redaksi
Komentar