SULUTMEDIA.COM, MANADO – Suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa (06/01/2026) lalu mendadak tegang. Politisi vokal asal Dapil Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa Tenggara (Mitra), Capt. Remly Kandoli, M.Mar, menyampaikan interupsi tajam terkait realisasi aspirasi masyarakat yang dinilai jalan di tempat.
Dengan nada bicara tegas dan berwibawa, Remly meluapkan kekecewaannya terhadap lambatnya respons Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam mengeksekusi kebutuhan mendasar warga di lapangan.
Satu Tahun Menjabat, Nol Realisasi
Bagi Remly, turun ke masyarakat (Reses) bukanlah agenda formalitas atau sekadar menggugurkan kewajiban. Ia mengaku merasa terbebani secara moral karena hingga saat ini, belum ada satu pun usulan warga yang diwujudkan oleh eksekutif.
”Sudah satu tahun saya mengemban amanah sebagai anggota DPRD Sulut dan sudah empat kali saya turun reses ke tengah masyarakat. Namun sayang, hingga detik ini, belum ada satu pun aspirasi warga yang terealisasi secara nyata,” tegas Remly di hadapan forum paripurna.
Soroti Infrastruktur ‘Mati Suri’ di Minsel-Mitra
Dalam laporan resesnya, Capt. Remly membedah borok infrastruktur di wilayah Minsel dan Mitra yang kian memprihatinkan. Ia menuding pemerintah seolah menutup mata terhadap akses publik yang kini dalam kondisi kritis.
Berikut adalah poin-poin krusial yang disuarakan Remly:
Akses Jalan Rusak & Longsor: Ruas jalan Ratahan-Amurang, Pontak-Lobu, hingga Basaan-Tababo dilaporkan rusak parah dan terancam putus akibat longsor. Kondisi serupa terjadi di jalur penghubung vital Pangu, Wongkai, dan Atep kecamatan Langowan.
Ancaman Bencana: Tanggul Sungai Talaus kini dalam kondisi kritis yang sangat membahayakan keselamatan warga sekitar jika tidak segera diperbaiki.
Sektor Pertanian Tercekik: Masalah irigasi di wilayah Lahendong 1, 2, dan 3 masih menjadi momok bagi petani.
Remly mendesak pembangunan bendungan yang diproyeksikan mampu mengairi 1.000 hektar sawah segera dimulai.
Ultimatum untuk Pemprov Sulut
Remly menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti bersuara sampai pemerintah memberikan langkah konkret. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah bukan diukur dari laporan di atas kertas, melainkan dari sejauh mana kebutuhan rakyat terpenuhi.
”Saya berharap dan berdoa agar kali ini suara rakyat benar-benar didengar. Masyarakat Minsel dan Mitra sudah cukup lama menunggu perubahan. Jangan sampai reses hanya menjadi seremoni tahunan tanpa eksekusi!” pungkasnya dengan nada tinggi.
Pernyataan keras ini diharapkan menjadi pengingat bagi Pemprov Sulut agar serius dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur tahun 2026, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di “Bumi Nyiur Melambai”.
Donald Audy
Komentar