SULUTMEDIA.COM, DPRD – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut untuk mengevaluasi program triwulan I tahun anggaran 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Louis Schramm, didampingi Cindy Wurangian, Muslimah Mongilong, Vionita Kuerah, Julyeta dan Paulina Runtuwene. Hadir langsung Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Femmy Suluh.
Louis Schramm menyoroti tingginya kekurangan tenaga pendidik di Sulut. Ia mempertanyakan nasib guru honorer yang belum terdaftar dalam Dapodik.
“Kami mendorong agar Dinas Pendidikan proaktif memperjuangkan nasib mereka agar bisa diakomodasi dalam pengusulan PNS ke depan. Ini solusi atas kekurangan guru sekaligus bentuk penghargaan atas pengabdian mereka,” tegas Louis.
Menanggapi hal itu, Femmy Suluh mengakui adanya kekosongan formasi. Berdasarkan analisis kebutuhan, Sulut memerlukan sedikitnya 1.100 guru untuk SMA, SMK, dan SLB. Persoalan ini sudah disampaikan Gubernur kepada Menteri Pendidikan saat kunjungan kerja.
Femmy menjelaskan kebijakan rekrutmen guru tahun ini berubah. Pemerintah pusat memutuskan tidak lagi memakai jalur P3K, melainkan jalur CPNS untuk memberi kepastian pengembangan karier.
“Usulan 1.100 formasi telah diajukan. Kami menunggu penetapan formasi dan kuota resmi dari Kemenpan-RB. Tahun 2026 ini ada 226 guru yang memasuki masa pensiun,” kata Femmy.
Ia berharap usulan tersebut bisa terealisasi bertahap pada 2026 hingga 2027, mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk tenaga honorer di luar sistem.
Donald Audy*
Komentar