Gracia Oroh ‘Gedor’ PT MSM dan BPJN: Suarakan Jeritan Masyarakat Lingkar Tambang di DPRD Sulut
MANADO – Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi saksi bisu perjuangan aspirasi masyarakat lingkar tambang Likupang, Minahasa Utara. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (27/4/2026),
Anggota Komisi III, Gracia Oroh, tampil vokal menyuarakan ketimpangan yang dialami warga setempat.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Berty Kapoyos, didampingi Wakil Ketua Nick Lomban, serta Koordinator Komisi yang juga Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter.
Agenda utama pertemuan ini adalah memediasi tuntutan masyarakat dengan pihak PT Meares Soputan Mining (MSM) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi I.
Dalam interupsinya, Gracia Oroh membacakan poin-poin krusial yang menjadi keresahan masyarakat. Ia menyoroti tiga isu utama: ketimpangan ekonomi yang kontras di wilayah lingkar tambang, minimnya mediasi perusahaan kepada warga, hingga isu tenaga kerja asing (TKA) yang memicu kecemburuan sosial.
”Data dan keluhan ini berasal dari aspirasi murni masyarakat dan aktivis lokal. Kami menghimbau dengan tegas kepada PT MSM dan BPJN agar tidak menutup mata. Masalah ini serius, bahkan sampai memicu aksi pemblokiran jalan oleh warga sebagai bentuk protes,” tegas Gracia Oroh di hadapan pimpinan perusahaan dan instansi terkait.
Persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan tajam. Mewakili suara warga, Herman mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi jalan nasional yang kian memprihatinkan.
Menurutnya, jalan eksisting saat ini sudah hampir tidak layak dan sangat membahayakan pengguna jalan karena kondisinya yang terus menurun (degradasi).
Menanggapi carut-marut tersebut, Gracia Oroh menegaskan bahwa DPRD Sulut tidak akan tinggal diam. Ia memastikan akan mengawal setiap janji dan solusi yang keluar dari forum RDP tersebut.
”Kami akan kawal terus aspirasi ini. Jika tidak ada progres nyata, kami dari Komisi III akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dan solusi teknis terkait jalan segera dieksekusi,” pungkas legislator muda tersebut dengan nada tegas.
Pihak PT MSM dan BPJN sendiri diharapkan segera merumuskan langkah konkret guna meredam gejolak sosial serta melakukan perbaikan infrastruktur demi keamanan masyarakat lingkar tambang.
Donald Audy
Komentar