SULUTMEDIA.COM–Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan di Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Sulawesi Utara berlangsung dinamis antara TAPD dan Legislatif
Anggota BANGGAR sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut, Cindy Wurangian, memberikan sejumlah catatan kritis terkait kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi ancaman bencana alam serta rasionalisasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam intervensinya, Cindy menyoroti ancaman fenomena El Nino yang berdampak langsung pada pasokan air bersih bagi masyarakat. Ia menegaskan agar perencanaan anggaran mitigasi bencana disiapkan secara matang tanpa bergantung pada bantuan daerah lain.
”Apakah dampak dari El Nino sudah diakomodasi secara terencana dalam anggaran? Jangan sampai ketika musibah terjadi, kita justru pasif dan menunggu uluran tangan daerah lain.
Kita tentu berharap bencana tidak terjadi, namun melihat kesulitan masyarakat mengakses air bersih saat ini, kami mendorong alokasi nyata pada APBD Perubahan,” ujar Cindy.
Selain isu ketahanan lingkungan dan sosial, Cindy secara mendalam mempertanyakan dinamika pergeseran anggaran pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ia meminta transparansi mendasar terkait pemangkasan maupun penambahan anggaran yang dinilai perlu evaluasi objektif.
”Kami membutuhkan rincian komprehensif terkait SKPD mana saja yang mengalami penyesuaian. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja berkurang Rp800 juta, sementara Badan Keuangan berkurang hingga Rp12 miliar? Yang tak kalah krusial, mengapa anggaran Dinas Pertanian justru mengalami penurunan di tengah situasi kemarau ini?” tegasnya.
Terkait sektor pertanian, Cindy menyentil fenomena sosial ekonomi lokal dengan analogi “Rica Manado yang tak lagi pedas”, menggambarkan penurunan produktivitas komoditas cabai akibat dampak musim kemarau. Menurutnya, para petani membutuhkan formulasi solusi konkret dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Di sisi lain, Cindy memberikan apresiasi atas langkah strategis Pemerintah Provinsi dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pengelolaan aset pariwisata kawasan Sumaru Endo. Ia mendorong agar model revitalisasi berbasis profitabilitas senilai Rp1 miliar tersebut dapat direplikasi pada objek pariwisata maupun sektor prioritas lainnya.
”Optimalisasi PAD melalui revitalisasi terarah seperti di Sumaru Endo perlu diapresiasi dan diperluas penerapannya. Pendekatan serupa tidak hanya relevan untuk sektor pertanian, tetapi juga pariwisata secara luas guna mendongkrak kemandirian fiskal daerah,” pungkas Srikandi Golkar tersebut.
Donald Audy (Redaksi)
Komentar