SULUTMEDIA.COM, DPRD— Jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut mendadak berlangsung dengan tensi tinggi.
Fokus utama rapat kali ini adalah menguliti berbagai kendala krusial yang ditemui para siswa SMA/SMK dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Melihat carut-marutnya sistem pendaftaran di lapangan, Wakil Ketua Komisi IV yang juga merupakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut, Louis Carl Schramm, S.H., M.H., tak mampu membendung kegeramannya.
Secara terbuka, legislator vokal ini langsung “menyemprot” Kepala Bidang (Kabid) SMA Dikda Sulut agar mengubah pola komunikasi dan cara kerjanya.
Louis mengingatkan agar ego jabatan dilepaskan, terutama dalam menghadapi situasi pelik seperti saat ini.
Ia meminta Dikda lebih merangkul dan bekerja sama secara intensif dengan seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) di Sulawesi Utara.
“Anda sebagai Kabid di sini, banyak senior-senior Anda (di jajaran Kepsek). Jangan hanya melihat mereka sebagai bawahan atau sekadar kepala sekolah, tapi perlu bekerja sama! Karena ini rumit. Baru saja SPMB dimulai, sudah begitu banyak persoalan yang muncul,” tegas Schramm dengan nada tinggi membakar suasana RDP.
DPRD Sulut Ultimatum Transparansi: Kawal Jalur Domisili hingga Prestasi
DPRD Provinsi Sulut menilai karut-marut pendaftaran ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Komisi IV menegaskan perlunya transparansi radikal dan pengawasan ekstra ketat agar hak para calon siswa untuk mendapatkan pendidikan tidak terabaikan.
Sebagai langkah nyata, Komisi IV DPRD Sulut kini bergerak aktif memantau langsung setiap tahapan SPMB di lapangan. Louis Schramm bersama jajaran komisi memberikan ultimatum keras kepada pihak sekolah dan dinas terkait untuk menjaga integritas di semua jalur seleksi.
Jalur Domisili (Zonasi): Harus objektif sesuai jarak riil, bukan manipulasi data.
Jalur Afirmasi & Mutasi: Wajib tepat sasaran bagi yang membutuhkan.
Jalur Prestasi: Harus adil berdasarkan torehan nilai dan bakat nyata siswa.
Komitmen Bersih: Bebas Pungli untuk Semua Lapisan Masyarakat
Di akhir penegasannya, Fraksi Gerindra melalui Louis Schramm menggarisbawahi bahwa momentum SPMB ini harus bersih dari praktik-praktik kotor yang merugikan masyarakat kecil.
Sampai saat ini, proses pendaftaran dan pengawasan ketat masih terus bergulir. DPRD Sulut berjanji akan terus mengawal jalannya SPMB hingga tuntas, memastikan seluruh proses berjalan objektif, adil, dan yang paling utama: bersih total dari pungutan liar (pungli).
Donald Audy
Komentar